Pemerintahan

Pengurus DPK ABPEDSI Kecamatan Bukateja Masa Bakti 2019 – 2025 Dikukuhkan

PURBALINGGA, detakjateng.com – Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Badan Permusyaratan Desa Seluruh Indonesia (DPK ABPEDSI) Kecamatan Bukateja Masa Bakti 2019-2025 secara resmi dikukuhkan di Pendopo Wiro Hutomo, Kecamatan Bukateja, Kamis (27/08/2020). Pelantikan ini merupakan pelantikan DPK ABPEDSI yang pertama di Kabupaten Purbalingga.

Ketua DPK ABPEDSI Kecamatan Bukateja, Sundiarto mengatakan dengan terbentuknya kepengurusan DPK ABPEDSI akan lebih memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada rekan-rekan BPD di masing-masing desa. Sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

“Antara BPD dan Pemerintah Desa (Pemdes) harus sejalan memang terkadang pemahaman tentang regulasi tidak sinkron hingga terjadi keberadaan BPD yang dinilai menghambat Pemdes padahal tidak seperti itu,” kata Sundiarto pada detakjateng.com,

Setelah dikukuhkan, langkah awal yang akan dilakukan DPK ABPEDSI Kecamatan Bukateja yakni akan mengadakan konsolidasi dilanjutkan dengan rapat pleno dengan seluruh anggota BPD di wilayah Kecamatan Bukateja. Di awal pertemuan nantinya akan diberikan pemahaman terkait DPK ABPEDSI dan pembahasan program untuk kedepannya.

“Jangan sampai adanya DPK ABPEDSI malah menurunkan semangat rekan – rekan BPD di desa tetapi bagaimana BPD ini bisa menjadi lebih produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan keberadaan DPK ABPEDSI ini dapat memfasilitasi dan menampung aspirasi rekan-rekan BPD yang kemudian dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Karena nantinya muara terakhir dari informasi yang telah disampaikan kepada pihak terkait akan kembali pada masing-masing BPD.

“Pengurus terlantik nantinya akan membantu mengakomodir dari keseluruhan ketua BPD di 14 desa di Kecamatan Bukateja,” terang Sundiarto.

Bupati Purbalingga yang diwakilkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, R. Imam Wahyudi menyambut baik dikukuhkannya DPK ABPEDSI Kecamatan Bukateja. Ia berharap terlantiknya DPK ABPEDSI bisa menjadi wadah agar komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPD bisa terakomodir dan terstruktur.

“Sehingga ketika ada permasalahan yang ada di desa ataupun BPD dengan Pemdes sendiri bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik,” kata Imam.

Selanjutnya, program-program yang ada disesuaikan dengan program Pemdes, Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan demikian akan terbangun sinergitas antara Pemdes, Kecamatan dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Kita ketahui bersama roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik apabila Pemdes, BPD, dan unsur pemerintahan lainnya bisa saling sinergi dalam hal positif sehingga nantinya berdampak positif untuk masyarakat,” pungkasnya.Lilian Kiki Triwulan-fn

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 − ten =

Back to top button