Politik

Permohonan Izin Kampanye Jangan Disampaikan Mendadak

PURBALINGGA, detakjateng  – Permohonan izin kampanye yang dibuat oleh Tim Sukses (Timses) dari kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang akan bertanding pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, 9 Desember 2020 agar tidak dibuat secara mendadak. Hal ini agar memudahkan pihak kepolisian lebih maksimal dalam melakukan pengamanan kampanye di tengah pandemi covid-19.

“Timses kedua paslon harus merencanakan permohonan izin kampanye maksimal H-3 pelaksanaan agar pengamanan kampanye bisa lebih maksimal terutama untuk protokol kesehatan,” kata Kabag Ops Polres Purbalingga, AKP Pujiono pada detakjateng dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Gedung Andrawina Owabong Cottage, Kamis (22/10).

Ia menjelaskan di surat permohonan tersebut harus ada keselarasan antara permohonan dan pelaksanaannya baik waktu maupun tempat. Karena didapati beberapa waktu lalu terdapat kegiatan kampanye yang tidak berkesinambungan dengan permohonan yakni tempat berbeda dengan yang tertera dalam surat.

“Kami sempat menemukan ketidaksamaan antara tempat yang tercantum dalam surat dengan fakta di lapangan berbeda, jadi ini harus betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Menyoroti penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga, Lalu Syaifudin menghimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 terutama pada tahapan-tahapan Pilkada. Dirinya mengaku beberapa waktu lalu pernah terkonfirmasi positif covid-19 dan mendapatkan stigma yang kurang baik sebagai penderita covid-19.

“Oleh karena itu, saya secara pribadi memohon agar masyarakat benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan covid-19,” kata Lalu Syaifudin.

Hadir dalam Rakor Bersama Stakeholder Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Komisioner Bawaslu Kordiv Penindakan Provinsi Jawa Tengah,  Sri  Wahyu Ananingsih yang memaparkan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pilkada. Netralitas ASN harus dikedepankan apalagi Purbalingga menjadi salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada.

“Bahkan laporan yang kami terima Purbalingga menduduki peringkat pertama ketidaknetralan ASN sehingga ini perlu diantisipasi dan diawasi dengan baik,” kata Sri. (Lilian Kiki Triwulan/Pt)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen − 12 =

Back to top button