Berita UtamaKesehatan

Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi, Pimpinan Wilayah Se-Jateng Gelar Rakor

BANJARNEGARA, detakjateng – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan upaya penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan mengawal vaksinasi dalam upaya menangani Covid-19.

Demikian dikatakan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, ketika memberikan laporan pada Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Forkopimda di kabupaten/ kota dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Rakor virtual tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diikuti Forkopimda dari Ruang Rapat Bupati Banjarnegara, Senin (1/2/21).

Adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara, bupati melaporkan bahwa pencanangan telah dilaksanakan tanggal 25 Januari, dan mulai tanggal 26 Januari vaksin telah diberikan kepada tenaga kesehatan untuk tahap pertama.

“Fasilitas kesehatan di Banjarnegara yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 ada 35 Puskesmas, 4 Rumah Sakit dan 7 Klinik. Sasaran vaksinasi Covid-19 untuk Nakes yaitu 2.930 orang dan yang sudah divaksin sampai tanggal 29 Januari 2021 berjumlah 2.322 orang atau 80 persen,” ungkap Budhi.

Adapun nakes yang tidak bisa divaksin, jelasnya, karena Komorbid atau hypertensi, ibu hamil, ibu menyusui dan belum mendapatkan e-ticketing.

“Kami bersama Forkopimda, TNI, Polri dan seluruh elemen siap mendukung dan mengawal vaksinasi agar wabah covid-19 segera berakhir, sehingga perekonomian bangkit kembali,” jelas Bupati Budhi Sarwono yang cukup mendapat apresiasi dari Gubernur Ganjar.

Selanjutnya dilaporkan Budhi, bahwa pelaksanaan PPKM di Banjarnegara berjalan lancar. Masyarakat secara umum mematuhi aturan yang ditetapkan.

“Masyarakat kami cukup patuh dengan pelaksanaan PPKM. Pemkab Banjarnegara bersama TNI, Polri, dan Satgas Covid juga terus melakukan pemantauan dan penegakan disiplin,” jelas Budhi.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pengarahannya melakukan evaluasi pada masing-masing kabupaten/kota mengenai PPKM tahap pertama yang dinilai masih kurang optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran terkait PPKM dikarenakan tidak adanya sanksi yang jelas.

Beberapa kepala daerah kemudian dimintai laporan dan penjelasannya perihal kendala yang ada selama PPKM. Ganjar juga meminta penambahan Kapasitas Tempat Tidur (TT) Covid-19 di Rumah Sakit, pelaksanaan vaksinasi, dan laporan teknis lainnya.

Gubernur menjelaskan bahwa masyarakat harus terus diedukasi mengenai protokol kesehatan guna meningkatkan kepatuhan di rumah saja, penegakkan disiplin PPKM wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan, sehingga perekonomian tetap berjalan, namun jumlah kasus bisa ditekan. (Muji P/TR).

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 2 =

Back to top button