Pemerintahan

Gerakan ‘Jateng Di Rumah Saja’ Tidak Berlaku Penuh di Kabupaten Sragen

SRAGEN, detakjateng – Gerakan ‘Jateng di Rumah Saja’ tidak berlaku secara penuh di Kabupaten Sragen. Pasalnya, pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal akan tetap buka saat gerakan Jateng di Rumah Saja mulai Sabtu (6/2/2021) dan Minggu (7/2/2021) mendatang.

Keputusan itu disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai melakukan rapat dengan jajaran Forkopimda dan dinas terkait, Rabu (3/2/2021) di Aula Sukowati Setda Pemkab Sragen.

“Kita tidak akan melakukan penutupan pasar karena dampaknya akan sangat besar sekali. Mal dan sebagainya tetap kita buka sesuai dengan aturan PPKM tahap dua yg sudah kita laksanakan. Jadi tidak ada penutupan 24 jam selama dua hari itu, sesuai dengan PPKM saja,” ujar Yuni kepada detakjateng.

Kepada detakjateng Bupati Yuni mengaku, pihaknya tidak bisa melaksanakan secara penuh seluruh poin yang ada pada SE Gubernur tersebut. Hal tersebut mengingat situasi dan kondisi Kabupaten masing-masing.

“Itu yang bisa kita lakukan karena banyaknya masukan dari para pedagang kecil, UMKM. Mesakke (kasihan) lah. Kalau sampai betul-betul ditutup dua hari tidak jualan itu kasihan. Itu keputusan kami di Kabupaten Sragen,” tegasnya.

Menurutnya sulit melakukan secara penuh SE Gubernur Jateng Ganjar tersebut. Pihaknya juga mencontohkan pelaksanaan PPKM yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain.

“Mohon maaf saya harus sampaikan sulit, sedangkan PPKM saja implementasi tiap kabupaten beda-beda, belum ada sinkronisasi antara kepala daerah,” imbuhnya.

Pemkab Sragen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdindag) Sragen dikatakan Bupati sudah mencoba menyosialisasikan SE Gubernur ke pasar tradisional, namun gelombang penolakannya begitu besar.

“Jadi berpihak pada kepentingan masyarakat. Lurah pasar sempat kita coba sosialisasi ini ada SE Gubernur lho. Reaksinya sangat-sangat menolak, luar biasa (menolak),” papar Bupati Yuni kepada detakjateng.

“Mesakke (kasihan), gitu aja intinya. Apakah mereka akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah? Kalau hanya pembebasan retribusi mudah, tapi kalau kompensasi sedemikian banyak dalam waktu dua hari kita tidak mempunyai kecukupan itu,” tambah Bupati.

Meskipun demikian, Pihaknya menegaskan tetap melaksanakan imbauan Gubernur Ganjar dan aturan PPKM, namun dengan tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat Sragen.

“Kita melaksanakan dengan modifikasi, sesuai dengan kebutuhan Sragen. Kan (di SE Gubernur) ada kalimat sesuaikan dengan kearifan lokal. Perbedaanya adalah sabtu-minggu operasi yustisi lebih ketat, tidak hanya satu dua jam tapi dalam waktu dua hari itu terus dilaksanakan sampai tingkat desa,” tandasnya. (Miyos Niti Swara/Pt)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

10 + fifteen =

Back to top button