Berita UtamaHukum, Kriminal Dan Militer

Masyarakat Resah, Perda Kawasan Tanpa Rokok Dianggap Tak Adil

KULON PROGO, detakjateng – Peraturan Daerah (Perda) Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan untuk melarang orang-orang merokok. Melainkan untuk mengatur tempat-tempat mana saja yang tak boleh digunakan untuk merokok.

Wakil Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Fajar Gegana mengatakan bila Perda KTR perlu diimbangi dengan regulasi yang memberikan ruang bagi para perokok. Sehingga para perokok tak merasa mendapatkan diskriminasi atas pemberlakuan aturan ini.

“Perda KTR ini bukan untuk melarang hanya membatasi. Perda ini perlu untuk pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan,” kata Fajar.

Disebut Fajar, pemberlakukan perda ini untuk menciptakan ruang yang bersih dan sehat untuk melindungi masyarakat. Khususnya anak-anak, remaja dan perempuan hamil. Apalagi dalam perkembangannya, trend merokok di kalangan anak muda meningkat.

“Ironisnya sebagian besar warga miskin di Kulon Progo merupakan perokok,” imbuh Fajar.

Hal ini, kata Fajar, menjadi salah satu pembicaraan dalam Diskusi Berbagi ruang dalam Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (29/01/2021) malam kemarin. Dalam diskusi itu, hadir pula  Ketua DPRD Kulon Progo, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengakui bila perda ini menjadikan Kulon Progo dikenal karena yang paling awal menghasilkan perda KTR. Banyak kabupaten lain studi banding dalam penyusunan perda KTR. Hanya saja masih ditemui banyak kekurangan yang perlu perbaikan dan revisi dalam penerapan perda ini.

“Jujur perda ini disusun ketika akan menghadapi pemilu, sehingga kami kurang dalam pencermatan. Ada beberapa implementasi yang mungkin perda ini perlu direvisi,” katanya.

Senada dengan Fajar, Akhid memastikan jika perda ini bukan melarang tetapi hanya mengatur orang merokok. Hal ini belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Tidak dipungkiri banyak yang berjualan isu KTR dalam pilkada di Kulon Progo.

“Perda ini menjadi komoditas jualan politik untuk menjatuhkan rival politik saat pilkada lalu,” katanya.

Ketua Umum AMTI, Budidoyo berharap adanya ruang untuk berbagi guna mewujudkan keseimbangan. Ia menyebut bila pihaknya tidak anti regulasi, karena justru menjadi kepastian hukum dan usaha.

“Ibarat memiliki dua anak, kami ini dianaktirikan. Harusnya sama-sama diakomodir,” katanya.

Menurutnya, dampak dari penerapan KTR sangat dirasakan oleh karyawana dan keluarganya. Semestinya ada ruang yang seimbang agar ekonomi dan kesejahteraan tetap dirasakan pekerja.

“Perda itu harus menyesuaikan aturan di atasnya. Di PP iklan itu boleh display juga boleh,” katanya.

Senada dengan Budidoyo, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto mengatakan bila pelaksanaan KTR yang tak memiliki keseimbangan sangat dirasakan. Saat ini banyak buruh rokok terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jumlahnya mencapai 96.000 dalam kurun 2009-2019.

“Kami tidak anti regulasi, tetapi kelangsungan perusahaan dan pekerja kami juga harus diperhatikan. Lapangan kerja sulit, ekonomi akan mati,” katanya.

Sudarto ingin di tempat umum diberikan ruang merokok begitu juga di tempat kerja. Selama ini tidak ada ruang yang jelas untuk perokok. (Jati Asmoro-tie)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three + three =

Back to top button