Ekonomi

Pemkab Rembang Siapkan Posko Pengaduan THR.

REMBANG, detakjateng – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) menyiapkan posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko disiapkan untuk menampung permasalahan terkait pembayaran THR.

Kepala DPMPTSP Naker Rembang melalui staf bagian Mediator Hubungan Industri Irwan Mugi Nugroho kepada media Jumat (30/4) mengutarakan, pembentukan posko pengaduan THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko pengaduan THR di DPMPTSP Naker Rembang.

Irwan menambahkan, DPMPTSP Naker sifatnya hanya melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait kewajibannya pembayaran THR. Jika nantinya permasalahannya menjurus kepada sanksi maka laporan tersebut akan diteruskan kepada pengawas tenaga kerja Bakorwil Pati.

“Kami siapkan posko pengaduan pembayaran THR, kalau di kita lebih ke pembinaan ke perusahaannya karena dia mempunyai kewajiban untuk membayar THR. Tetapi kalau nanti memang ada pengaduan lebih kompleks, akan kita koordinasikan dengan pengawas. Karena upah dan THR itu kan normatif, jadi nanti yang bisa mengeluarkan sanksi dan memeriksa nanti pengawas,” jelasnya.

Ia menyebutkan, mekanisme pengaduan wajib menggunakan laporan tertulis. Mulai dari nama pelapor, nama perusahaan dan tentunya permasalahan yang diadukan.

Jika pelapor tidak melengkapi data secara tertulis atau misalkan tidak mau menuliskan namanya, maka DPMPTSP Naker tidak dapat memproses laporan tersebut. Karena DPMPTSP Naker posisinya sebagai penengah antara pekerja dengan perusahaan.

“Yang penting pengaduannya jelas, karena itu, pengaduan kami minta  tertulis. Dia datang ke kita terus membuat laporan tertulis, Pak saya belum diberikan THR misalnya seperti itu. Karena jangan sampai kita melangkah tapi surat laporan tersebut tidak ada namanya,” tandas Irwan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. (Daryono/Pt)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eleven − 11 =

Back to top button