Kesehatan

Bawaslu Purworejo Gelar Sekolah Kader, Peserta Wajib Terapkan Prokes Guna Memutus Rantai Virus Corona

PURWOREJO,detakjateng.co.id- Bawaslu Republik Indonesia menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 2021. Kaum millenial didorong untuk segera mendaftarkan diri ke Bawaslu RI secara online mulai 24 hingga 28 Mei 2021. Adapun pelaksanaan SKPP tersebut akan dilakukan secara tatap muka pada Juni sampai Oktober 2021. Akan tetapi karena masih dalam kondisi masa Pademi Covid-19, nantinya peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) sesuai anjuran pemerintah guna memutus rantai virus Corona.

Koordinator Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi mengatakan, SKPP tatap muka ini pernah dilakukan pada 2019. Namun, SKPP 2021 ini berbeda karena dilakukan secara berjenjang. SKPP ini dimulai dari SKPP tingkat dasar, menengah dan lanjutan.
“Peserta SKPP dasar yang lolos seleksi akan mengikuti SKPP menengah dan seterusnya. Semuanya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi ini nantinya peserta terjadwal untuk menghindari kerumunan dan peserta juga wajib melaksanakan prokes antara lain memakai masker, cuci tangan sebelum memasuki ruangan, dan juga tentunya menjaga jarak aman,” kata Rinto, Kamis (27/05/2021).

Dikatakan, proses seleksi dilakukan langsung oleh Bawaslu RI melalui link https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi/. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Bawaslu Purworejo. Adapun syarat menjadi peserta SKPP 2021 yakni usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat. 
“Peserta diutamakan berpengalaman dalam organisasi atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas. Peserta tidak pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik, belum pernah ikut SKPP secara luar daring, belum pernah menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan adhoc, belum pernah menjadi staf dilingkungan penyelenggara pemilu,” ungkap Rinto.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purworejo, Anik Ratnawati mengatakan, pelaksanaan SKPP ini merupakan program nasional dan rencana pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Bawaslu berkepentingan untuk menyampaikan isu pengawasan sekaligus mengajak masyarakat khususnya kaum millenial untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

“Peserta akan mendapatkan ilmu dari para ahli kepemiluan dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Harapannya pengawasan partisipatif terus meningkat, walaupun dimasa pademi yang belum berakhir ini para peserta tetap semangat dan yang terpenting menerapkan prokes,” ujar Anik.
Perlu diketahui bahwa SKPP 2021 di Jawa Tengah hanya diikuti oleh 18 kabupaten/kota, sisanya akan mengikuti SKPP tahun depan. (May/AN)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − sixteen =

Back to top button