Pemerintahan

Terbaik se-Jateng, Banjarnegara 8 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP

BANJARNEGARA, detakjateng – Kabupaten Banjarnegara memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Banjarnegara sudah delapan kali berturut-turut meraih WTP, dan dengan nilai tertinggi se-Jawa Tengah. Penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI diterima oleh Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di Semarang, Selasa (18/5/2021).

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhasil meraih nilai tertinggi dari hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan akhir tahun 2020. Urutannya nomor 1 diraih oleh  Banjarnegara (nilai 94,86), disusul Kota Surakarta (93,16), Magelang (91,30) dan Kendal (79,71).

“Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,6 %.  Dan angka tersebut merupakan hal yang patut dibanggakan,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Bupati Budhi Sarwono usai menerima penghargaan WTP kedelapan kali tersebut mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terima kasihnya kepada jajaran Pemkab dan masyarakat Banjarnegara yang terus mendukung program pembangunan yang sedang dipimpinnya.

“Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada jajaran OPD dan masyarakat Banjarnegara yang telah berjuang keras dan terus-menerus dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera. Prestasi ini adalah milik kita bersama,” kata Budhi Sarwono penuh bangga.

OPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara, kata bupati, telah bekerja keras mewujudkan tata kelola pembangunan dan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga Banjarnegara berhasil meraih WTP delapan kali berturut-turut. Sedangkan rakyat, lanjut bupati, telah memberikan sumbangsih dan dukungan yang nyata sehingga fokus pembangunan terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi bisa bertahan dan tetap berjalan di tengah wabah Covid-19.

“Kami telah buktikan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian di Banjarnegara benar-benar berkorelasi dengan kinerja pembangunan. Sebab, Banjarnegara menerima WTP bukan hanya karena tata kelola keuangannya dinilai bagus, tapi secara nyata juga terlihat hasilnya. Jadi bukan sekedar bukti administrasi dan SPJ, tapi benar-benar kinerja Pemkab Banjarnegara yang berdampak langsung dan dinikmati oleh masyarakat. Intinya bahwa pengelolaan keuangan, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan,” tandas bupati.

Sekda Banjarnegara Drs. Indarto M. Si, yag turut mendampingi bupati dalam pemberian penghargaan tersebut, menambahkan, menjelaskan opini WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan.

“Alhamdulillah Banjarnegara sudah delapan kali berturut-turut untuk periode 2013-2020. Ini adalah bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap keberhasilan pembangunan dan administrasi keuangan di Banjarnegara. Dan dengan memperoleh WTP, kita juga berhak memperoleh Dana Insentif Daerah atau DID nantinya,” terang Sekda.

Dalam acara yang digelar di Auditorium BPK Provinsi Jateng tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali menyerahkan LHP BPK secara langsung kepada Bupati Banjarnegara bersama kepala daerah dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ayub Amali menyampaikan bahwa pandemi telah memberi dampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Menurut Ayub Amali, mempertimbangkan situasi pandemi, BPK pun melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan. Namun Ayub Amali berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Mari kita bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucap Ayub. (Mjp/Pt)

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + twenty =

Back to top button