Kesehatan

Kabupaten Purworejo Siap Terapkan PPKM Darurat

PURWOREJO, detakjateng-Pemkab Purworejo siap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Bupati Purworejo, Agus Bastian, mengungkapkan bahwa, Kabupaten Purworejo telah masuk zona merah dan harus menaati PPKM Darurat dengan level 3. “Penambahan terkonfirmasi positif trennya semakin meningkat. Positif aktif sudah menembus angka di atas 1.000 orang. Kematian setiap hari pasti ada. Penambahan terkonfirmasi tiap hari di atas 100 orang,” kata Bupati Agus Bastian saat memimpin Rakor Forkopimda dan Satgas Covid-19 di Ruang Arahiwang Setda, Jum’at (2/7).

Menurut Bastian, PPKM Darurat wajib untuk ditaati. Banyak hal yang sudah diatur detail dan terdapat 14 point yang dapat dijadikan acuan. Ia juga meminta agar operasi yustisi protokol kesehatan ditingkatkan dan lakukan penyekatan-penyekatan ditempat strategis. “Jika diperlukan, lakukan tracing dan testing juga di tempat-tempat umum. Selain pelacakan, hal ini juga dapat sebagai shocktherapy bagi masyarakat,” katanya.

Kepada Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan, Bupati minta agar bertindak tegas dalam memberikan rekomendasi ijin kegiatan. “Agar dicek betul, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan untuk tidak dilaksanakan,” tegasnya.Pelaksanaan WFH (Work From Home) baik bagi ASN maupun pegawai pada lembaga dan instansi di Kabupaten Purworejo nantinya akan diatur sesuai aturan yang ada. “Bagi ASN yang WFH, saya ingatkan agar tidak kluyuran pada jam kerja,” tandasnya. 

Bupati juga menyoroti tren meningkatnya prosentase tingkat keterisian tempat tidur (TT) khusus penanganan covid-19, Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit saat ini telah mencapai 89,01% dari total  282 TT. Padahal batas toleransinya tidak boleh lebih dari 70%.“Saya minta agar rumah sakit memiliki beberapa alternatif jika situasi semakin tidak memungkinkan. Kebutuhan oksigen yang sudah mulai kritis juga segera diantisipasi dan dilaporkan berjenjang. Karena ini merupakan problem nasional yang perlu campur tangan pemerintah propinsi dan pusat,” kata Bupati. Nurul Retno M.

Lainnya

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − twelve =

Back to top button