PURWOREJO, detakjateng-Menjelang akhir tahun 2022, muncul isu bahwa ada pungutan 10% bagi para kontraktor yang mendapat proyek di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Fee itu disebut diminta oleh orang di lingkaran penguasa Pemda. Entah dari siapa munculnya isu yang belum ada buktinya itu, tapi ada pihak-pihak yang meyakini kebenarannya karena melihat banyak proyek yang diduga bermasalah.
Menanggapi hal itu, salah satu pengurus Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Purworejo, Giyantoro Wisnu Wandowo alias Wawan menegaskan bahwa, isu pungutan 10% itu belum terbukti.
“Isu permintaan 10% harus ada bukti. Tapi jika memang ada, tentunya permintaan seperti itu tidak etis. Kami mengimbau teman-teman kontraktor, khususnya anggota Gapensi agar bijak, kalau memang mampu ya silakan. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini rasanya tidak akan bisa. Lebih baik kami tidak mendapat proyek dari pada harus memberikan (fee proyek) yang di luar aturan,” ujar Wawan di sela-sela penetapan Ketua terpilih hasil Muskercab Gapensi Kabupaten Purworejo di Hotel Plaza, Kamis (27/10/2022).
Muskercab telah dilaksanakan sebelumnya, untuk mendengarkan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2017-2022. Dari 40 anggota, hadir dalam musyawarah kerja sebanyak 32 orang.
Mereka secara aklamasi memilih Timbul Pramono sebagai Ketua BPC Gapensi Kabupaten Purworejo masa bakti 2022-2027.
“Harapan kami ke depannya agar Gapensi lebih bagus, bisa menjadi wadah bagi pengusaha jasa konstruksi dan bisa menjalin kerja sama yang baik dengan Pemkab Purworejo,” harap Timbul yang juga Direktur Utama CV Pembina ini.
Mengenai adanya keluhan banyak kontraktor luar daerah yang memenangi lelang di Kabupaten Purworejo, Timbul mengatakan bahwa, pihaknya tidak bisa melarang. “Proses lelang sekarang kan secara elektronik, kita tidak bisa menghalangi rekanan dari luar kota, tidak bisa melarang (ikut tender). Kami hanya bisa mengimbau agar kontraktor dari luar kota supaya tidak mengikuti lelang di sini,” katanya.
Timbul menambahkan, banyak pengusaha (kontraktor) tidak bisa memenuhi ketentuan Online Single Submission (OSS) jadi banyak bendera (perusahaan) yang mati. “Akibat perusahaannya mati, sehingga ada beberapa kawan yang karena tidak bisa ikut menawar (lelang) membawa (kontraktor) dari luar kota, itu kita tidak bisa melarang,” pungkasnya. (NING)
