PURWOREJO, detakjateng-Wakil Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti, SH membuka kegiatan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Purworejo di Ballroom Hotel Plaza Purworejo, Rabu (30/11/2022).
Selain Wabup, hadir pula Koordinator Program Manager Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Iqbal Masruri, SKM, MKes, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainudin, SIP, MM, Kepala OPD terkait sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Audit Kasus Stunting serta Tim Pakar.
“Data Stunting Kabupaten Purworejo Berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Tahun 2021 sebesar 15,7%. Sedangkan data yang bersumber dari Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022 Prevalensi sebesar 11,29% hasil update penimbangan serentak bulan Agustus 2022. Kasus tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan dari 11.81% 2021 menjadi 11.29% di tahun 2022,” tutur Wabup Yuli Hastuti saat memberikan sambutan.
Lebih lanjur, Wabup menyampaikan, Tim TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Purworejo berkomitmen menurunkan angka stunting hinggai 8% pada tahun 2024. Politisi Partai Golkar ini juga berpesan agar tim juga bertugas memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Dengan demikian, maka tujuan Kabupaten Purworejo dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting bisa tercapai maksimal, sesuai dengan target yang ditentukan.
Wabup Yuli Hastuti menambahkan, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus melakukan upaya penguatan peran dari berbagai lini sektor. “Sejauh ini telah diterbitkan Keputusan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Purworejo.
Tim yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pakar diharapkan dapat mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Program Manager Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Iqbal Masruri mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan diseminasi audit kasus stunting di Kabupaten/kota di Jateng. Kegiatan tersebut didukung dari dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu juga merupakan tindak lanjut kegiatan diskusi panel manajemen kasus stunting di 6 eks-karesidenan pada bulan Oktober 2022. Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan stunting mencapai angka 12, 04% karena Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi besar penyangga target Nasional.
“BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan stunting melakukan terobosan yaitu melalui pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca salin, juga baduta dan balita,” pungkasnya. ADV
